Apa Yang Tidak dan Kita Tahu Tentang Senjata Api di Australia

Australia Punya Lebih Banyak Senjata dari Era Port Arthur, Tapi Jumlahnya Masih Jadi Teka-teki

AUSTRALIA, Lombokpedia.id – Tiga dekade setelah tragedi Port Arthur mengubah wajah aturan kepemilikan senjata di Australia, satu persoalan justru kembali muncul ke permukaan: berapa sebenarnya jumlah senjata api yang beredar di negeri itu?

Pertanyaan tersebut ternyata tidak mudah dijawab.

Australia memang memiliki sistem pengawasan senjata yang relatif ketat. Namun, di balik catatan resmi dan senjata yang terdaftar, masih ada wilayah abu-abu yang sulit dipetakan. Terutama soal senjata ilegal.Data mengenai kepemilikan senjata juga belum seragam di seluruh negara bagian. New South Wales, misalnya, disebut memiliki sistem registrasi yang cukup baik. Namun, kondisi serupa belum tentu ditemukan di wilayah lainnya.

Persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah pemerintah New South Wales berencana menarik lebih dari 270.000 senjata api dari masyarakat melalui program buyback yang dijadwalkan dimulai November mendatang.

Program tersebut disebut-sebut lebih besar dibandingkan skema yang pernah dijalankan pada era pemerintahan John Howard setelah tragedi Port Arthur 1996. Artikel ini disadur dari laporan ABC News Australia yang mengulas apa yang diketahui dan belum diketahui Australia mengenai jumlah serta kepemilikan senjata api di negara tersebut.

Bahkan polisi belum punya gambaran utuh

Peneliti kekerasan senjata dari University of Sydney, Joel Negin, mengatakan persoalan terbesar bukan sekadar berapa banyak senjata yang terdaftar. Masalahnya justru terletak pada data yang tidak lengkap.

Menurut Negin, New South Wales memiliki basis data senjata yang cukup baik. Namun, tidak semua negara bagian mempunyai sistem dengan kualitas yang sama.

Akibatnya, pertukaran informasi antardaerah bisa menjadi persoalan serius.Ia mencontohkan kasus Wieambilla di Queensland, ketika pelaku diketahui merupakan pemegang lisensi senjata api di New South Wales. Informasi tersebut disebut tidak tersedia secara langsung bagi aparat di Queensland. Peristiwa itu kemudian berakhir tragis dengan tewasnya dua anggota polisi.

Bagi Negin, kasus tersebut menunjukkan bahwa memiliki data saja belum cukup. Data itu juga harus bisa bergerak cepat ketika dibutuhkan.

Senjata terdaftar belum tentu berarti aman

Ada anggapan yang cukup sederhana dalam perdebatan soal senjata api: pemilik senjata legal adalah warga yang patuh hukum, sementara kejahatan bersenjata dilakukan oleh mereka yang memiliki senjata secara ilegal.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Negin mengatakan data mengenai berapa persen kejahatan dengan senjata api yang dilakukan oleh pemegang lisensi atau menggunakan senjata terdaftar masih belum cukup jelas secara nasional.

Beberapa kasus bahkan menunjukkan senjata yang digunakan dalam aksi kekerasan ternyata berasal dari kepemilikan legal. Karena itu, menurutnya, narasi soal senjata legal dan ilegal tidak bisa dipisahkan begitu saja. Persoalannya menjadi semakin rumit ketika masuk ke pertanyaan berikutnya: bagaimana dengan senjata yang sejak awal tidak pernah masuk dalam sistem?

Jumlah senjata ilegal? “Kami tidak tahu”

Samara McPhedran, peneliti kekerasan terkait senjata selama sekitar tiga dekade dan bagian dari Violence Prevention Institute of Australia, mengatakan jumlah senjata ilegal pada dasarnya sulit dihitung. Alasannya sederhana: senjata ilegal memang tidak tercatat. “Dengan sifatnya, kepemilikan senjata ilegal sebagian besar tidak terlihat,” demikian inti penjelasannya sebagaimana dikutip ABC News Australia.

Perkiraan terakhir yang cukup besar datang dari Australian Criminal Intelligence Commission pada 2023. Lembaga tersebut memperkirakan secara konservatif terdapat sekitar 200.000 senjata yang diperoleh atau dibuat secara ilegal di Australia. Namun, angka tersebut bukanlah angka pasti.

David Bright, kriminolog sekaligus psikolog forensik dari Deakin University, menyebut perkiraan internasional dapat digunakan sebagai gambaran kasar.

United Nations Office on Drugs and Crime memperkirakan jumlah senjata ilegal di suatu negara dapat berada pada kisaran 10 hingga 20 persen dari jumlah senjata yang terdaftar. Jika pendekatan tersebut diterapkan ke Australia, perkiraannya bisa berada di kisaran 300.000 hingga 600.000 senjata ilegal.Sekali lagi, angka itu bukan hasil sensus. Lebih tepat disebut sebagai perkiraan kasar mengenai sesuatu yang memang sulit dilihat.

Jalur gelap senjata ikut berubah

Senjata ilegal tidak selalu muncul dari satu pintu. Sebagian diduga berasal dari pencurian, penyelundupan, maupun senjata yang tidak dikembalikan ketika program amnesti diberlakukan.

Namun, ada perubahan baru yang membuat aparat semakin waspada: teknologi pencetakan 3D.Jika dahulu pembuatan senjata ilegal membutuhkan akses terhadap bahan dan kemampuan teknis tertentu, teknologi digital kini membuat persoalannya menjadi lebih rumit.

Professor David Bright mengatakan senjata rakitan berbasis teknologi 3D menjadi tantangan baru karena dapat dibuat secara tersembunyi. “Game changer”, begitu istilah yang digunakan dalam laporan tersebut. Masalahnya bukan hanya pada senjatanya, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk mengetahui dari mana senjata itu berasal dan siapa yang membuatnya.

Queensland mulai berhadapan dengan senjata 3D

Fenomena tersebut bukan sekadar teori. Pada Juni 2026, ABC News melaporkan bahwa Queensland telah menjerat 11 orang terkait kepemilikan atau distribusi materi digital untuk pembuatan senjata api 3D sejak aturan baru diberlakukan.

Artinya, rata-rata ada sekitar satu orang yang dikenai dakwaan setiap dua pekan dalam kasus tersebut. Dalam salah satu pengungkapan, polisi menyita puluhan senjata api hasil cetak 3D, amunisi, magasin, serta perangkat penyimpanan yang berisi materi digital terkait pembuatan senjata.

Kepolisian Queensland menyebut penggunaan senjata yang dibuat secara pribadi atau privately made firearms menunjukkan peningkatan di berbagai wilayah Australia. Di sinilah persoalannya mulai terasa berbeda. Senjata tidak lagi selalu datang dari toko, gudang atau jaringan penyelundupan. Sebagian dapat dibuat secara tersembunyi, jauh dari pengawasan sistem registrasi konvensional.

Lalu, apakah buyback akan menyelesaikan masalah?

Pemerintah Australia tentu memiliki alasan ketika memperketat aturan dan menjalankan program pembelian kembali senjata.Namun, sejumlah peneliti mempertanyakan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan senjata ilegal.

McPhedran mengatakan jumlah senjata yang dimiliki secara legal tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat kekerasan bersenjata. Menurutnya, risiko terbesar justru berada pada senjata yang berada di luar sistem pengawasan. Karena itu, jika perhatian hanya diarahkan pada pemilik senjata legal, masih ada bagian lain dari persoalan yang berpotensi terlewat.

Di sisi lain, penguatan registrasi tetap dianggap penting untuk mengetahui siapa yang memiliki senjata dan bagaimana senjata tersebut berpindah tangan. Masalahnya, Australia masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menyatukan sistem data antarnegara bagian.

Tiga puluh tahun setelah Port Arthur

Australia pernah membuat keputusan besar setelah tragedi Port Arthur pada 1996. Ratusan ribu senjata ditarik dari masyarakat dan aturan kepemilikan diperketat. Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu contoh pengendalian senjata yang banyak dibicarakan di dunia. Kini, tiga dekade berlalu. Jumlah senjata kembali meningkat, teknologi berubah, dan jenis ancamannya pun ikut bergeser. Pertanyaannya bukan lagi semata-mata berapa banyak senjata yang dimiliki warga Australia.

Pertanyaan yang lebih sulit adalah: berapa banyak yang tidak tercatat?

Dan di tengah munculnya senjata rakitan, penyelundupan serta teknologi pencetakan 3D, pertanyaan itu tampaknya akan semakin sulit dijawab.Sebab dalam urusan senjata ilegal, yang paling sulit dihitung justru adalah sesuatu yang sejak awal memang berusaha tidak terlihat.

Sumber: Disadur dari ABC News Australia dan dilengkapi dengan laporan ABC News mengenai perkembangan kasus senjata api hasil cetak 3D di Queensland.