APBD NTB 2027 Tak Mau Lagi Hidup dari Utang, Rp6,22 Triliun Disiapkan untuk Ekonomi dan Kesejahteraan

MATARAM, Lombokpedia.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mulai menata wajah anggaran 2027. Kali ini, APBD tidak ingin sekadar menjadi tumpukan angka yang selesai dibahas di ruang sidang, lalu hilang dari ingatan setelah tahun berganti.

Pemprov NTB dan DPRD NTB menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dengan satu pesan besar: anggaran harus sehat, realistis, dan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8/2026).

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi ekonomi yang tidak selalu mudah ditebak. Karena itu, pemerintah tidak ingin membangun perencanaan dengan asumsi yang terlalu optimistis.

Menurutnya, kekuatan fiskal daerah bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa besar uang yang tersedia, tetapi bagaimana uang tersebut direncanakan dan digunakan.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” kata Iqbal.

Ia bahkan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada anggapan bahwa satu persoalan akan selesai begitu saja.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” ujarnya.

APBD, kata Iqbal, harus menjadi alat untuk bergerak, bukan sekadar kewajiban administratif yang datang setiap tahun.

Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus memiliki tujuan yang jelas. Lebih dari itu, hasilnya harus bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kita ingin setiap rupiah yang kita belanjakan jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi arah pembangunan, KUA-PPAS 2027 disusun dengan mengacu pada RKPD NTB 2027. Sejumlah agenda besar menjadi perhatian, mulai dari transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan industri agro-maritim hingga pengembangan pariwisata.

NTB juga ingin mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap satu sektor saja.

Pemerintah mendorong tumbuhnya ekosistem industri agro-maritim yang bisa menjadi salah satu mesin baru perekonomian daerah.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” ujar Iqbal.

Pariwisata juga tidak lagi sekadar dihitung dari berapa banyak wisatawan yang datang.

Konsep yang didorong adalah quality tourism. Ukurannya lebih luas: berapa lama wisatawan tinggal, berapa banyak uang yang mereka belanjakan, seberapa berkualitas destinasi yang dikunjungi, bagaimana lingkungan dijaga, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang akhirnya dirasakan masyarakat lokal.

Anggaran Rp6,22 Triliun

Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah NTB direncanakan mencapai sekitar Rp6,22 triliun.

Angka tersebut naik sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang berada di angka Rp5,62 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sekitar Rp6,09 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Angka-angka tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk menjaga agar pertumbuhan belanja tidak bergerak terlalu liar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah.

Dan ada satu hal yang cukup penting dari sisi kesehatan fiskal.

NTB memasuki 2026 sebagai tahun pertama setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban diselesaikan.

Iqbal menyebut pembayaran kewajiban utang tersebut terakhir dilakukan pada 2025.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” katanya.

Bagi pemerintah, kondisi tersebut harus dijaga. Jangan sampai pembangunan hari ini justru meninggalkan tagihan untuk pemerintahan dan masyarakat di masa depan.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan,” tegas Iqbal.

DPRD: Ini Bukan Sekadar Tanda Tangan

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Kesepakatan tersebut nantinya menjadi pijakan untuk memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD NTB 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Bagi Pemprov NTB, dukungan DPRD menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan.

Iqbal mengatakan beban pembangunan akan lebih mudah dipikul jika pemerintah dan DPRD memiliki arah yang sama.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama,” katanya.

KMP Putri Yasmin Ikut Disinggung

Di penghujung sambutannya, Gubernur Iqbal juga menyinggung penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan korban.

Namun, di balik proses pencarian tersebut, Iqbal juga menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran. Salah satunya terkait akurasi data manifest penumpang.

Ia berharap pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.

APBD 2027 dan Ujian Sesungguhnya

Kesepakatan KUA-PPAS memang menjadi satu tahap penting. Tetapi pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai setelah angka-angka itu berubah menjadi program dan kegiatan.

Sebab, masyarakat tidak akan merasakan manfaat APBD dari tebalnya dokumen anggaran.

Masyarakat akan merasakannya dari jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, lapangan kerja yang tumbuh, harga pangan yang lebih terjaga, destinasi wisata yang semakin berkualitas, serta kemiskinan yang benar-benar turun.

Karena itu, tantangan APBD NTB 2027 bukan hanya bagaimana menyusun anggaran hingga menjadi perda.

Tantangan terbesarnya adalah memastikan uang publik benar-benar bekerja.

Dan tahun 2027 akan menjadi salah satu ujian: apakah APBD yang lebih sehat itu mampu diterjemahkan menjadi kehidupan masyarakat NTB yang juga lebih baik. (red2)