Polisi Gadungan Beraksi di Lombok, Nama Pejabat Dipakai untuk Minta Uang hingga Sumbangan

LOMBOK UTARA, Lombokpedia.id – Nama pejabat kepolisian ternyata bisa menjadi “senjata” bagi pelaku penipuan. Bukan dengan seragam atau pistol, melainkan lewat layar ponsel.

Foto profil dipasang. Nama pejabat dicatut. Jabatan kepolisian disebutkan. Pesan WhatsApp pun dikirim dengan gaya seolah-olah benar-benar datang dari orang penting.

Modus inilah yang diduga dijalankan BDSP (29), warga Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Aksinya akhirnya terhenti setelah pria tersebut ditangkap Tim Puma Polda NTB.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pariwisata. Sebab, di era digital, nama besar dan foto resmi ternyata belum tentu menjamin orang di balik layar adalah orang yang sebenarnya.

Kasi Humas Polres Lombok Utara Iptu Zainuddin mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru memenuhi permintaan uang atau bantuan yang disampaikan melalui telepon maupun WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat kepolisian.

“Kami mengingatkan masyarakat dan para pelaku usaha untuk tidak mudah percaya terhadap komunikasi yang mengatasnamakan pejabat atau anggota Polri, khususnya apabila kemudian disertai permintaan uang. Verifikasi terlebih dahulu melalui jalur resmi kepolisian sebelum mengambil tindakan apa pun,” kata Iptu Zainuddin kepada Lombokpedia.id, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membangun kepercayaan calon korban.

Foto pejabat bisa digunakan. Nama lengkap dan jabatan bisa dicantumkan. Bahkan gaya bahasa dibuat sedemikian rupa agar pesan tersebut terlihat resmi dan meyakinkan.

Namun, masyarakat diminta tidak langsung percaya.

“Jangan merasa yakin hanya karena pelaku menyebut nama pejabat atau menggunakan foto pejabat. Jika ada permintaan yang mencurigakan, jangan langsung ditransfer. Konfirmasi kepada kepolisian atau datang langsung ke kantor polisi terdekat,” ujarnya.

Kasus ini diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB.

Direktur Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si., mengungkapkan BDSP diduga telah menjalankan aksinya selama kurang lebih satu tahun.

Dalam menjalankan modusnya, pelaku disebut menggunakan identitas sejumlah pejabat kepolisian.

Mulai dari Dirreskrimum Polda NTB, Kasat Lantas Polresta Mataram, Wakapolres Lombok Utara, hingga sejumlah Kapolsek dan Kanit.

Identitas itu kemudian digunakan untuk menghubungi calon korban. Ujung-ujungnya, ada permintaan uang atau sumbangan.

“Tersangka berpura-pura dan menggunakan profil sebagai pejabat kepolisian, mulai dari Dirkrimum Polda NTB, Kasat Lantas Polresta Mataram, Wakapolres Lombok Utara, hingga beberapa Kapolsek dan Kanit untuk meminta uang maupun sumbangan,” kata Kombes Pol Arisandi dalam konferensi pers di Mapolda NTB, Senin (31/8/2026).

Modusnya pun tidak hanya satu.

Salah satu yang digunakan adalah dengan mengatasnamakan penggalangan bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade.

Pelaku juga disebut beberapa kali mengganti nomor telepon untuk melancarkan aksinya. Yang menjadi sasaran ternyata bukan hanya masyarakat umum.

Sejumlah pelaku usaha di sektor perhotelan, tour and travel hingga pengelola tempat hiburan di wilayah Mataram dan Lombok Utara ikut masuk dalam daftar target.

Beberapa korban yang telah teridentifikasi antara lain manajemen Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, Rudi Tour & Travel, Papaya Host, Window Bar Gili Trawangan serta sejumlah pengusaha lainnya.

Nilai kerugian yang dialami korban pun beragam.

Ada yang kehilangan ratusan ribu rupiah. Ada pula yang harus merelakan uang hingga jutaan rupiah.

Secara keseluruhan, kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp10 juta. Angka itu masih berpotensi bertambah karena polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

Bagi Lombok Utara, daerah yang aktivitas pariwisata dan usaha jasanya terus bergerak, kasus ini menjadi semacam alarm.

Tidak semua pesan yang datang dengan nama besar harus langsung dipercaya. Apalagi jika setelah memperkenalkan diri, ujung percakapannya mengarah pada permintaan transfer uang.

Iptu Zainuddin kembali menekankan pentingnya prinsip sederhana: verifikasi sebelum percaya dan transfer.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memastikan apakah orang yang menghubungi benar-benar pejabat atau anggota kepolisian seperti yang diklaim.

“Kalau benar-benar ada permintaan atau kegiatan resmi, masyarakat maupun pelaku usaha dapat melakukan konfirmasi kepada institusi yang bersangkutan. Jangan sampai karena merasa sungkan kepada seseorang yang mengaku pejabat, akhirnya langsung mengirimkan uang,” jelasnya.

Rasa sungkan, percaya karena nama besar, atau terburu-buru ingin membantu bisa menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku.

Karena itu, satu langkah kecil untuk menghubungi kantor kepolisian atau nomor resmi bisa menjadi pembeda antara membantu kegiatan yang benar dan menjadi korban penipuan.

Bagi masyarakat yang menerima pesan atau telepon mencurigakan, polisi juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menghapus percakapan.

Nomor telepon, chat WhatsApp, foto profil, rekening tujuan, bukti transfer hingga tangkapan layar bisa menjadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan.

“Simpan seluruh bukti komunikasinya dan segera laporkan apabila ada indikasi penipuan. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula kepolisian dapat melakukan langkah penanganan,” kata Zainuddin.

Sementara itu, BDSP ditangkap Tim Puma Polda NTB pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, di kawasan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit ponsel Oppo A5 warna hitam beserta kotaknya, dokumen bukti transfer serta tangkapan layar percakapan yang diduga berkaitan dengan aksi penipuan tersebut.

Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan aksi tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kasus ini kembali mengingatkan satu hal sederhana: di dunia digital, seseorang bisa saja memakai foto orang lain, nama orang lain, bahkan jabatan orang lain.

Jadi, ketika sebuah pesan masuk dan meminta uang atas nama pejabat, jangan langsung percaya. Cek dulu.

Sebab, yang terlihat meyakinkan di layar ponsel, belum tentu benar-benar orang yang sedang berbicara di baliknya. (Red2)